DPRD Depok Setujui Kerja Sama RDF Plant, Targetkan Beroperasi 2027

HARIANEXPRESS, DEPOK – Pemerintah Kota Depok menargetkan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant beroperasi pada 2027 usai DPRD menyepakati kerja sama pengolahan sampah dengan PT BSA di TPA Cipayung.

Pembangunan RDF Plant dirancang untuk mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari.

Fasilitas ini menjadi solusi utama bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang telah mengalami kelebihan kapasitas, mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengonfirmasi persetujuan DPRD tersebut setelah pembahasan bersama Komisi B, Komisi C, dan pimpinan DPRD.

Kerja sama ini menggunakan skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), melibatkan PT BSA.

DLHK Depok kini menunggu Surat Keputusan (SK) persetujuan DPRD sebagai tindak lanjut sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT BSA.

Setelah itu, PT BSA akan mengurus perizinan yang dibutuhkan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dengan estimasi pembangunan fisik RDF Plant berlangsung maksimal enam bulan.

“DPRD menyepakati dan menyetujui Pemerintah Kota Depok untuk melakukan kerja sama pengolahan sampah berjasama dengan PT BSA,” ujar Reni saat ditemui di sela kegiatan Gerakan Indonesia ASRI di kawasan Grand Depok City (GDC), Jumat (28/08/26).

“Tahun 2027 insyaAllah,” tambahnya terkait target operasional fasilitas tersebut.

Reni menjelaskan bahwa RDF Plant menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk penanganan sampah Depok.

Sementara itu, skema pengelolaan sampah lain berupa Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kerja sama aglomerasi dengan Kota Bogor, membutuhkan sekitar 24 bulan pembangunan fisik setelah groundbreaking dan proses commissioning sebelum operasional.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, saat meninjau TPA Cipayung pada Selasa (11/8/2026), menekankan pentingnya pemilahan sampah dari hunian.

Fasilitas RDF Plant di lokasi tersebut, yang juga ditinjau Wamen LH, direncanakan memiliki kapasitas antara 500 hingga 1.000 ton sampah per hari.

“Kesiapan pengelolaan sampah terintegrasi serta memperkuat sosialisasi digital kepada masyarakat mengenai panduan memilah sampah yang mudah dan terukur, pemilahan sampah dari hunian merupakan fondasi utama pengelolaan sampah berkelanjutan, tanpa pemilahan yang baik berbagai upaya di hilir, termasuk PSEL tidak akan berjalan efektif, keselamatan para petugas dan pemulung adalah prioritas, tidak boleh ada korban dalam pengelolaan sampah ke depan, dan KLH akan terus mendampingi Depok,” ujar Wamen Diaz pada 12 Agustus 2026.

Wamen Diaz juga menegaskan prioritas keselamatan bagi petugas kebersihan dan pemulung dalam semua proses pengelolaan sampah di lapangan.

Dengan jumlah penduduk Depok sekitar 2,2 juta jiwa, timbulan sampah harian di kota tersebut mencapai sekitar 1.279 ton.

DLHK Depok juga melakukan peremajaan alat berat yang digunakan di TPA Cipayung agar proses pengelolaan bisa berjalan lebih cepat dan aman.

Sebagai tindak lanjut, DLH Depok diminta menyiapkan fasilitas percontohan pemilahan sampah.

Pemerintah Kota Depok juga tengah merumuskan Peraturan Wali Kota (Perwali) mengenai instrumen insentif dan disinsentif guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah.

KLH/BPLH berkomitmen untuk terus mendampingi Depok mempercepat transformasi tata kelola lingkungan menuju kota yang lebih bersih, tertata, dan berkelanjutan.